by

Dinilai Ingkar, Warga Paselloreng Gugat BPN Sengkang

banner 728x90

Wajo – Pengadaan lahan pembangunan bendungan Paselloreng kabupaten Wajo kembali menuai kendala, 17 orang warga Paselloreng resmi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sengkang terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sengkang selaku panitia pengadaan lahan.

Kuasa hukum warga Paselloreng, Firmansyah menyatakan ketujuh belas warga Paselloreng melakukan penolakan akibat BPN dinilai mengingkari hasil musyawarah antara pihak pemerintah setempat, pihak panitia pengadaan tanah bersama ratusan warga Paselloreng yang dilakukan melalui musyawarah pada tahun 2016 Silam.

banner 400x130
Surat Kesepakatan antara Pemilik Lahan dan Pemerintah Desa Paselloreng

“Warga Paselloreng ini menggugat karena menilai pihak BPN mengingkari kesepakatan pada tahun 2016 lalu. Dari faktanya, memang ada kesepakatan antara pihak BPN, pemerintah setempat dan warga Paselloreng yang pada prinsipnya, warga akan menerima hasil ganti rugi pengadaan lahan jika hasil penilaian tidak terlalu merugikan warga.” ungkap aktivis LBH Makassar ini, kamis, 18/06/2020.

Selain dinilai ingkar, warga Paselloreng juga merasakan adanya proses yang tidak transparan serta cenderung diskriminasi. Hal ini diungkap oleh salah seorang warga yang ikut mendaftarkan gugatannya kemarin.

“Tanah kami bersebelahan, sama-sama jenisnya sawah tetapi ganti rugi per meternya jauh berbeda. Harusnya BPN menjelaskan perbedaan tersebut dan membayar secara adil. Pembayaran tahap sebelumnya 70an ribu, sekarang kami mau dibayarkan hanya 40an ribu per meter saja,” ungkap Mustari di PN. Sengkang.

Kuasa hukum warga Paselloreng yang melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sengkang berharap warga Paselloreng akan mendapatkan keadilan melalui upaya hukum tersebut.

“Kami berharap dengan upaya hukum ini, warga Paselloreng akan mendapatkan keadilan,” harap Firmansyah.

Sementara itu pihak BPN Sengkang, belum memberikan komentar terkait penolakan dan upaya hukum yang ditempuh oleh warga Paselloreng.

Comment